Tampilkan postingan dengan label indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label indonesia. Tampilkan semua postingan

WOWW!!! GERINDRA SANGAT YAKIN KALAU PRABOWO BISA KALAHKAN JOKOWI . INI FAKTANYA!!

Berita Portal Terpercaya: Partai Gerindra bertekad mengusung sang ketum Prabowo Subianto menjadi calon Presiden 2019. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan pihaknya tak punya niat jika Prabowo hanya menjadi 'king maker' saja. Sebab aspirasi kader Gerindra dari pelosok negeri sudah bulat mengusung mantan Danjen Kopassus itu.



"Partai Gerindra sudah solid mantep dari Aceh sampe Papua DPD DPC Indonesia sepakat meyakini dan akan mengusung bapak Prabowo sebagai Capres," kata Riza saat ditemui di Gedung DPR, Senayan.


Wakil Ketua Komisi II ini juga beralasan, desakan dari seluruh kader Gerindra mengusung sang ketum bukan karena takut tiket Capres-Cawapres diisi oleh orang lain. Dia berdalih, bahwa Prabowo memiliki potensi yang sangat bagus dan layak menduduki kursi RI 1.


"Dasarnya banyak. Enggak (karena takut) Kita ingin karena kita yakini pertama pak Prabowo punya kualitas, integritas, kompetensi yang baik, jaringan yang luas, pengetahuan yang besar dan luar biasa ya," ujar Riza.

Riza juga meyakini penantang Prabowo merupakan lawan yang berat. Meski demikian, dirinya berpendapat bahwa rakyat menginginkan kepala negara yang baru.


Hingga saat ini mereka mengklaim dalam survei-survei hanya Prabowo yang bisa mengalahkan Jokowi.

"Di sisi lain, menurut saya Presiden harus diganti, Pak Jokowi tidak bisa membawa kebaikan kepada masyarakat ke depan dan pengganti yang pas menurut kami bapak Prabowo," tuturnya. [ian].
.

"BELUM WAKTUNTA DI BICARAKAN" JK DITANYA SOAL CAWAPRES IDEAL BUAT JOKOWI

Berita Portal Terpercaya :Wakil Presiden RI Jusuf Kalla enggan menilai siapa yang cocok bersanding mendampingi Joko Widodo alias Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019-2024. Menurutnya, terlalu dini membahas hal itu.


"Itu belum waktunya kita bicarakan. Masih cukup panjang waktunya," kata pria yang akrab disapa JK ini usai melakukan jalan santai di kawasan Hotel Kempinski Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Menurut JK, jika melihat kondisi saat ini, siapapun tokoh nasionalnya masih punya kemungkinan mendampingi Jokowi di 2019.

"Siapa yang bisa menambah elektabilitas dan siapa yang bisa membantu," ujarnya.



Seperti diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla juga sudah menolak untuk maju lagi sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 hanya membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode

Meski begitu, Jusuf Kalla mengungkapkan ada dua kriteria ideal sosok cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.



"Pertama bisa menambah elektabilitas," ujar Kalla usai acara Rapimnas Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Menurut Kalla, siapapun calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019, wajib memiliki elektabilitas dan dikenal publik secara luas. Sehingga, kehadirannya bisa ikut meningkatkan elektabilitas Jokowi.

"Siapa yang bisa menambah elektabilitas dan siapa yang bisa membantu," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla juga sudah menolak untuk maju lagi sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 hanya membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode.

Meski begitu, Jusuf Kalla mengungkapkan ada dua kriteria ideal sosok cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

"Pertama bisa menambah elektabilitas," ujar Kalla usai acara Rapimnas Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Menurut Kalla, siapapun calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019, wajib memiliki elektabilitas dan dikenal publik secara luas. Sehingga, kehadirannya bisa ikut meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Kedua, kata Kalla, kriteria ideal cawapres Jokowi yakni tokoh yang berpengalaman. Sebab, ujar Wapres, menjadi wakil presiden berarti harus mampu mengerjakan tugas seorang presiden.

Ia mencontohkan BJ Habibie yang harus mengemban tugas sebagai Presiden saat Presiden Soeharto mengundurkan diri karena desakan yang kuat oleh publik pada 1998 silam.

"Kalau tidak pengalaman, Pak Habibie kalau tidak siap bagaimana? Jadi di sampingnya juga harus bisa pengalaman di pemerintah. Kalau tidak punya pengalaman di pemerintahan, juga nanti sulit mengatur di dalam pemerintah (itu sendiri)," katanya. [lia]







DEMI PEMILU 2019 PARPOL DOMPLENG POPULARITAS JOKOWI


Berita Portal Terpercaya:Lima partai politik sudah mendeklarasikan dukungan politik untuk Joko Widodo sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden 2019. Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi yang pertama mengumumkan dukungannya untuk pria yang akrab disapa Jokowi. Disusul Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Terakhir, partai penguasa yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Partai-partai pendukung cukup rajin memuji kinerja dan kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden. Capaian kinerja selama empat tahun dijadikan modal agar Jokowi bisa kembali memimpin Indonesia periode lima tahun ke depan. Tidak hanya lima partai itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sampai saat ini belum memberikan dukungan resmi, juga ikut memuji Jokowi. Bahkan PKB menyatakan loyalitas dan kesetiaannya selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

Bermodal jaminan kesetiaan, partai yang dibentuk Gus Dur ini menawarkan Ketua Umumnya yakni Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi. Seolah tak mau kalah, PPP sebagai partai yang sudah memberikan dukungan untuk Jokowi, juga mengajukan Ketua Umumnya yakni Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden.



Dengan alasan sebagai salah satu partai besar, Golkar juga mulai menampilkan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang dinilai pantas bersanding dengan Jokowi. Partai Hanura juga menyodorkan nama Ketua Dewan Pembina yakni Wiranto sebagai cawapres Jokowi. Berbeda dengan Partai NasDem yang tidak mengajukan cawapres namun berulang kali menegaskan loyalitasnya memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Tidak heran jika gerak-gerik parpol menyanjung dan mendekatkan diri dengan Jokowi sebagai figur calon presiden, semakin intensif jelang pemilihan legislatif 2019. Direktur Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanafi menuturkan, dalam psikologi politik, cara ini disebut pengaruh ekor-jas atau coat-tail effect. Ini sebagai strategi politik partai mendongkrak elektabilitas dengan mendompleng popularitas figur.

Apalagi sampai saat ini Jokowi masih kokoh sebagai calon presiden yang paling populer dengan tingkat elektabilitas tinggi di berbagai lembaga survei.

"Calon presiden yang diusung partai bisa berpengaruh pada elektabilitas partai yang mengusungnya. Kalau calonnya populer dan elektabilitas tinggi, bisa pengaruh positif ke partai pendukungnya. Sebaliknya kalau calonnya kurang populer dan elektabilitas rendah bisa pengaruh negatif ke partai," jelas Djayadi saat berbincang dengan merdeka.com, semalam.


Strategi ini terang-terangan pernah diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Saat acara syukuran di kediaman Agung Laksono bulan lalu, Airlangga mengatakan bahwa Golkar harus bisa memanfaatkan kedekatan dengan Jokowi sebagai salah satu modal untuk mendulang suara di Pemilu 2019.

"Kita harus co-branding dengan pak Jokowi dan yang pertama dukungan pak Jokowi kita harus manfaatkan itu, maka kita harus kapitalisasi pemenangan pemilu legislatif," kata Airlangga ketika pidato syukuran Kosgoro 1957 di rumah Agung Laksono, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur

Djayadi melanjutkan, dengan popularitas Jokowi yang tinggi, parpol pendukung sangat berharap mendapat 'durian runtuh' yang bisa mendongkrak suara mereka di pemilihan legislatif. Karena itu partai politik akan membangun persepsi agar di mata publik terlihat sebagai pendukung setia Jokowi sang calon presiden. Selama ini yang mendapat keuntungan kenaikan elektabilitas hanya PDIP. Sebab, Jokowi adalah kader PDIP.


Kini partai lain di luar PDIP berlomba-lomba memperebutkan suara pendukung Jokowi. Apalagi di barisan partai pendukung Jokowi, ada dua partai yang dari hasil survei menunjukkan elektabilitasnya rendah dan terancam tak lolos di DPR. Tengok saja hasil survei Lingkaran Survei Indonesia belum lama ini. PPP hanya mendapatkan 3,5 persen dan Hanura 0,7 persen. Hanya NasDem yang perolehan suaranya sedikit di atas ambang batas yakni 4,2 persen.

"Wajar kalau partai berusaha membangun kesan di masyarakat bahwa partai mereka punya hubungan kuat dengan jokowi walaupun sulit menyaingi kedekatan Jokowi dan PDIP," tegasnya.




Dia menjelaskan, dalam survei SMRC Januari lalu, elektabilitas Jokowi masih di angka 55 persen. Sedangkan total suara PDIP masih 27 persen. Artinya, masih ada 28 persen suara pendukung Jokowi yang bisa diperebutkan empat partai. Karena itu Djayadi tidak heran jika NasDem membuat baliho Jokowi presiden di seluruh pelosok nusantara, termasuk gambar Jokowi di pesawat Surya Paloh.

"Minimal partai pengusung (Jokowi) tidak tenggelam dan bisa pertahankan elektabilitasnya."

Hal sama juga bisa dilakukan partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto. Dalam survei SMRC, suara Prabowo mencapai 17 persen. Sedangkan suara yang diperoleh Gerindra di kisaran 7-8 persen.

"Ada 10 persen suara pendukung Prabowo yang bisa diperebutkan partai lain seperti PKS, atau Gerindra jika ingin menaikkan elektabilitasnya," ucapnya.

Tidak dipungkiri, elektabilitas Gerindra sangat tergantung popularitas mantan Danjen Kopassus itu. PKS yang sudah menyatakan bakal berkoalisi dengan Gerindra, masih berpotensi terdongkrak elektabilitasnya jika mendukung Prabowo. 



MESKI LIMA PARTAI DUKUNG JOKOWI JADI CAPRES FADLIZON TEGASKAN : GERINDRA TAK GENTAR!!

Berita Portal Terpercaya: Penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden di 2019 dari PDIP Perjuangan menambah panjang daftar kekuatan parpol pendukungnya. Kini sudah ada lima partai yang mencalonkan Jokowi. Mulai dari NasDem, Golkar, PPP, Hanura, dan PDIP.




Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan partainya tidak gentar melihat Jokowi telah mendapatkan dukungan 'gemuk' dari lima parpol itu.

"Saya kira enggak, enggak panik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/2).

Menurut Fadli Zon, dukungan besar partai-partai tak menjamin Jokowi bakal menang di Pemilu Presiden 2019. Hal itu telah dibuktikan Gerindra saat Pilkada DKI Jakarta.

Dengan modal dukungan hanya tiga partai yaitu Gerindra, PKS dan PAN, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang atas pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Padahal, pasangan Ahok-Djarot didukung oleh koalisi gemuk, diantaranya PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura.

"Di Jakarta kemarin ini kami hanya berdua saja kemudian bertiga bisa memenangkan. Pada masa lalu, waktu kita mendukung Pak Jokowi-Ahok cuma berdua saja bisa menang. Jadi dukungan itu dari parpol tidak menentukan kemenangan," tegasnya.


Lagipula, dia mengingatkan, dukungan banyak partai akan menyulitkan Jokowi memilih calon wakil presiden. Sebab, tiap partai menginginkan kadernya menjadi pendamping Jokowi.

"Kan tidak mudah juga. Saya kira di sana tidak mudah untuk memilih cawapres, kan ada berapa yang mungkin berminat juga mungkin belasan juga. Belasan cawapres, kalau salah satu dipilih yang lain belum tentu happy juga kan," ungkapnya. 


SURVEI AVALA : JOKOWI - GATOT KALAHKAN PRABOWO - ANIES.

Berita Portal TerpercayaNama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan calon wakil presiden yang dinilai publik paling tepat mendampingi Prabowo Subianto jika maju dalam Pemilihan Presiden 2019. Dalam survei Alvara Research Center, 60 persen responden setuju Anies maju bersama Prabowo.



"Mayoritas publik menyatakan setuju jika Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 berpasangan dengan Anies Baswedan," ujar CEO Alvara Hasanuddin Ali di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Jumat (23/02/2018).

Hanya terpaut 0,06 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua sebagai bakal cawapres Prabowo. Cak Imin, sapaan akrabnya, didukung publik dengan persentase 59,4 persen. Kemudian diikuti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan 55,2 persen.

"Kemudian dengan Muhaimin Iskandar (59,4%) dan Gatot Nurmantyo (55,2%)," imbuh Hasanuddin.

Meski begitu, Anies tak mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo. Dalam skema head-to-head, Jokowi unggul atas Prabowo dengan 46.1 persen dibanding 26.5 persen.



Dalam simulasi pertarungan pasangan calon, pasangan Prabowo-Anies juga kalah dalam simulasi melawan Jokowi.
.
Dalam skema tiga pasangan calon, pasangan Jokowi-Cak Imin melawan Prabowo-Anies dan Gatot-AHY, tetap menang telak Jokowi dengan angka 52.2 persen, diikuti Prabowo-Anies 33.5 persen, lalu pasangan Gatot-AHY 3,3 persen.

Dalam skema head to head atau satu lawan satu, kembali pasangan Prabowo-Anies kalah. Jokowi dipasangkan dengan Gatot memperoleh suara 54.8 persen, sedangkan Prabowo hanya 33,7 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar 2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei melalui wawancara tatap muka pada dari tanggal 17 Januari hingga 7 Februari. Responden survei ini melibatkan 2.203 orang dengan 50.5 persen merupakan generasi milenial. [ian]



HABIB RIZIEQ TAK BERANI PULANG !!! POLISI : KITA LIHAT SAJA NANTI .

Berita Portal Terpercaya : Penyidik Metro Jaya masih akan menunggu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab pulang ke Indonesia. Habib Rizieq yang sedang berada di luar negeri itu dicari lantaran sudah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan polisi. 



"Untuk kasus pak Rizieq Syihab, kami tunggu saja perkembangannya karena yang bersangkutan masih di luar negeri. Ya sekarang kami masih menunggu, kami percayalah dia akan kembali ke tanah air," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya.

Argo tidak secara detil mengatakan batas waktu yang ditentukan untuk menunggu kepulangan Habib Rizieq. Tapi pihaknya berharap agar dia segera pulang ke Indonesia dalam waktu dekat.

Argo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum perlu bekerjasama dengan interpol untuk memulangkan Habib Rizieq ke tanah air. Karena Habib Rizieq masih berstatus sebagai saksi.

Menurut dia, setiap negara memiliki peraturan dan perundang-undangan yang berbeda satu sama lain. Hal itu yang hingga saat ini menjadi alasan polisi untuk belum menjemput Habib Rizieq dari luar negeri.



"Ya tentunya gini, antara peraturan atau undang-undang negara satu dengan negara lain kan berbeda, tentunya itu harus kita pahami bersama ya, dan nanti tidak mungkinlah ujug-ujug polisi langsung datang kesana nangkap dia, urusannya apa? Kami harus tahu itu, kami harus pahami itu, kami harus mengerti itu, gitu loh," jelas Argo.

"Jadi jangan terus kita punya asumsi, kita beranggapan sendiri, kita menafsirkan sendiri," imbuhnya.


Habib Rizieq sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran pornografi terkait situs baladacintarizieq. Dalam kasus tersebut, polisi sudah menetapkan Firza Husein sebagai tersangka.


Menurut Argo, penyidik saat ini sudah mulai melengkapi berkas penyidikan Firza. Bila nantinya sudah rampung, maka berkas segera dilimpahkan ke kejaksaan.